Kemarin Boy Thohir mengatakan Adaro Group miliknya hingga Djarum Group dan Sampoerna Strategic Group siap mendukung paslon 02 agar menang Pilpres 2024.
Klaim tersebut kemudian dibantah hari ini baik oleh Adaro dan Djarum. Intinya, pernyataan tersebut adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili pendapat atau pilihan seluruh karyawan perusahaan.
Pertanyaannya, apakah korporasi boleh atau tidak boleh “ikut” dalam kontestasi politik?
#1. KORPORASI PARTISAN, SALAHKAH?
Selama ini sudah banyak korporasi partisan di Indonesia. Umumnya memang founder korporasi ini adalah politisi or pendiri partai.
Dalam kasus-kasus perusahaan macam ini, keberpihakan kepada partai or pemerintah berkuasa justru penting karena dari situlah proyek-proyek bisnis mereka dapatkan.
Melalui kedekatan dengan partai or pemerintah berkuasa, mereka juga berkepentingan mempengaruhi regulasi agar menguntungkan bisnis mereka.
#2. KONSUMEN UNIVERSAL
Pada dasarnya produk/layanan perusahaan bersifat UNIVERSAL dan “APOLITIS”. Artinya, tak ditujukan untuk suatu golongan or kelompok politik tertentu.
Tujuan bisnis adalah meraup pasar seluas mungkin, bukan membatasi diri pada golongan or kelompok politik tertentu.
Pendukungan kepada partai politik tertentu akan berpotensi produk/layanan “diboikot” or tak dibeli oleh konsumen yang memiliki preferensi partai yang berbeda.
#3. KORPORASI JUGA PUNYA NURANI
Perusahaan juga punya idealisme untuk turut berkontribusi menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Ini umumnya berakar di core values perusahaan.
Kalau ada partai yang memiliki visi-misi-program yang sejalan, nggak ada salahnya jika mereka bahu-membahu mendukung partai tersebut untuk mewujudkan idealismenya.
Tapi biasanya korporasi jenis terakhir ini bergerak dalam senyap: jalan sendiri or as tidak terang-terangan mendukung partai tertentu
Apalagi di masa-masa panas seperti tahun Pemilu seperti sekarang ini.
by @yuswohady
